Kolaborasi Tenaga Pendamping Profesional Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam Mendorong Penerapan 6 Layanan SPM Posyandu di Kampung Damai Kota, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat. Penerapan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu di Kampung Damai Kota, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat merupakan bentuk nyata sinergi antara Pendamping Desa dari Kementerian Desa, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, pemerintah kampung, kader Posyandu, serta masyarakat. Posyandu saat ini tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi telah berkembang menjadi pusat pelayanan dasar masyarakat yang mencakup enam bidang utama, yaitu kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Hal ini sejalan dengan kebijakan transformasi Posyandu berbasis 6 SPM sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.
Dalam pelaksanaannya, Tenaga Pendamping Profesional Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, berperan penting dalam memberikan pendampingan teknis kepada pemerintah kampung dan kader Posyandu, terutama dalam perencanaan program, penguatan kelembagaan, pelaporan administrasi, serta sinkronisasi penggunaan Dana Desa agar mendukung layanan dasar masyarakat. Pendamping juga membantu memastikan bahwa Posyandu memiliki legalitas kelembagaan yang jelas dan terdaftar dalam sistem pelayanan dasar pemerintah. Proses pendampingan ini menjadi kunci agar pelayanan Posyandu tidak hanya berjalan rutin, tetapi juga terintegrasi dalam sistem pembangunan kampung.
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), Dinas Kesehatan, serta Tim Pembina Posyandu Kabupaten turut memperkuat implementasi ini melalui pembinaan kader, monitoring lapangan, serta fasilitasi lintas sektor. Kegiatan monitoring Posyandu di Kutai Barat menunjukkan bahwa implementasi enam SPM menjadi bagian penting dalam pelayanan dasar masyarakat kampung, termasuk pemantauan kesehatan, perlindungan sosial, dan peningkatan kualitas hidup keluarga. Kehadiran berbagai OPD dalam pendampingan lapangan menunjukkan bahwa Posyandu telah menjadi pusat pelayanan terpadu, bukan hanya tempat penimbangan balita.
Di Kampung Damai Kota sendiri, kolaborasi ini sangat relevan karena partisipasi masyarakat menjadi faktor utama keberhasilan pembangunan kampung. Penelitian mengenai Kampung Damai menunjukkan bahwa masyarakat lebih aktif dalam memberikan aspirasi dan dukungan terhadap pembangunan kampung ketika pemerintah mampu membangun pendekatan partisipatif. Oleh karena itu, penerapan 6 layanan SPM Posyandu juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Melalui kolaborasi antara Pendamping Desa Kementerian Desa dan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Posyandu di Kampung Damai Kota diharapkan mampu menjadi pusat pelayanan masyarakat yang lebih komprehensif, responsif, dan berkelanjutan. Dengan dukungan kader yang terlatih, pendanaan yang tepat, serta partisipasi masyarakat yang kuat, Posyandu dapat menjadi garda terdepan dalam pencegahan stunting, peningkatan kualitas kesehatan keluarga, dan penguatan pembangunan kampung secara menyeluruh.
